TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai wajar jika Partai Golkar mengincar kursi Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat. "Saya kira sebagai pemenang kedua, ya, wajar. Semua menginginkan, wajar juga," kata Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019.
Baca: Jokowi: Ada Kecurangan Lapor Bawaslu, Jangan Aneh-aneh
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya meminta izin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar agar jabatan Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat diisi kader Golkar.
"Ini seizin Pak Muhaimin Iskandar, apabila nanti dalam pemilihan Ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019.
Airlangga mengatakan, dalam konteks kesantunan politik, telah jelas dalam Undang-Undang MD3 bahwa pemenang Pemilu akan menjadi Ketua DPR, berikut wakilnya secara berurutan. Dalam hal ini, kata dia, PDI Perjuangan yang akan mengisi jabatan Ketua DPR. Namun, Airlangga menuturkan, akan wajar pula bila kursi Ketua MPR diisi Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.
Airlangga meminta izin kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang juga membidik kursi Ketua MPR. Cak Imin sebelumnya berkelakar soal Puan Maharani yang digadang-gadang menjadi Ketua DPR dalam acara Dialog Kebangsaan dan Buka Bersama di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu 18 Mei 2019. “Ya mbak Puan ketua DPR, insya Allah saya ketua MPR,” kata Cak Imin.
Sejauh ini menurut hasil hitung cepat beberapa lembaga dan hasil sementara hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjukkan oleh PDIP, mereka mendapatkan angka tertinggi dengan perolehan suara 20,51 persen. Berselisih 8 persen dari partai di bawahnya Golkar dengan 12,63 persen.
Baca: Pantun Airlangga: Didukung Golkar, Jokowi Menang
Untuk itu, menurut perkiraan mereka, lima partai yang berpeluang untuk menduduki kursi pimpinan DPR adalah PDIP di kursi ketua, sedangkan Golkar, Gerindra, NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa di kursi wakil ketua.
